Alasan Negara-negara Pasifik Menolak Keanggotaan Palestina di PBB

Sejumlah negara di kawasan Pasifik, termasuk Papua Nugini, Mikronesia, Nauru, dan Palau, memberikan suara menolak terhadap resolusi keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan ini diambil dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Mei 2024, yang menghasilkan 143 negara mendukung dan sembilan negara menentang.

Menurut Ian Wilson, pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch Australia, negara-negara Kepulauan Pasifik ini memiliki beberapa alasan untuk penolakan mereka. Wilson menjelaskan bahwa banyak dari negara-negara ini mengikuti aliran agama Kristen evangelis yang menganggap orang Yahudi sebagai “manusia terpilih Tuhan” dan Israel sebagai “tanah suci”. Oleh karena itu, dukungan terhadap Israel dianggap sebagai perlindungan terhadap tanah suci.

Selain itu, Wilson menyampaikan bahwa negara-negara Pasifik cenderung berada di bawah pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat, yang secara historis adalah sekutu utama Israel. Keputusan Washington seringkali diikuti oleh negara-negara ini karena ketergantungan mereka pada bantuan dari AS.

Israel juga telah secara aktif menjalin hubungan dengan negara-negara ini untuk memperkuat dukungan mereka di forum internasional seperti PBB. Sebagai contoh, Papua Nugini baru-baru ini membuka kedutaan di Yerusalem, bukan di Tel Aviv, didorong oleh bantuan dari Israel. Hal ini ditunjukkan sebagai bagian dari strategi Israel menggunakan diplomasi ekonomi, di mana Israel memberikan bantuan finansial dan infrastruktur sebagai imbalan atas dukungan politik.

Wilson menambahkan bahwa praktik diplomasi ekonomi ini bukanlah hal baru bagi Israel. Sejak tahun 1970-an, negara tersebut telah memberikan jutaan dolar dalam bentuk bantuan dan pembangunan infrastruktur kepada negara-negara Pasifik untuk mengamankan dukungan mereka di PBB. Dengan strategi ini, Israel berupaya memperluas pengaruhnya dan mengamankan posisinya di kancah internasional.

Sumber Foto: AFP