Inggris Menentang Legalisasi Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat

London – Pemerintah Inggris dengan tegas menolak rencana Israel untuk melegalkan lima pos permukiman ilegal di Tepi Barat serta sanksi tambahan terhadap Otoritas Palestina.

“Israel harus menghentikan perluasan permukiman ilegal dan meminta pertanggungjawaban atas kekerasan yang dilakukan pemukim ekstremis,” kata juru bicara Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (FCDO) Inggris dalam pernyataannya pada Minggu (30/6).

Inggris juga menegaskan bahwa langkah-langkah Israel yang melemahkan Otoritas Palestina harus dihentikan. “Kami menyerukan tindakan jangka panjang untuk diberlakukan guna memastikan hubungan perbankan yang berkelanjutan dan jaminan bahwa Israel akan mencairkan dana yang dibekukan, tanpa penundaan,” tambah juru bicara tersebut.

FCDO kembali menegaskan prioritas Inggris untuk mengakhiri konflik di Gaza secepat mungkin dan memastikan perdamaian abadi di Timur Tengah melalui solusi dua negara.

Pada Kamis (27/6), kabinet Israel menyetujui langkah-langkah yang diusulkan oleh Bezalel Smotrich, kepala otoritas keuangan Israel, untuk melegalkan pos-pos permukiman di Tepi Barat dan menjatuhkan sanksi kepada Otoritas Palestina. Kantor penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan pada Jumat (28/6) bahwa kabinet keamanan menyetujui rencana Smotrich sebagai tanggapan terhadap pengakuan negara-negara internasional terhadap Palestina serta tindakan hukum internasional terhadap Israel.