Jaringan Gusdurian Tolak Pemberian Konsesi Tambang kepada Ormas Keagamaan

Jakarta, CNN Indonesia – Jaringan Gusdurian, yang berupaya melanjutkan nilai dan pemikiran Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dengan tegas menolak pemberian izin konsesi tambang kepada organisasi keagamaan.

“Tercatat dalam sejarah bahwa Gus Dur adalah satu-satunya presiden Indonesia yang tidak pernah memberikan konsesi tambang serta melakukan moratorium penebangan hutan untuk keberlanjutan kelestarian ekosistem,” kata Inayah Wahid mewakili Pokja Keadilan Ekologi Jaringan Gusdurian dalam keterangan tertulis, Selasa (11/6) malam.

Inayah menekankan bahwa rekam jejak Gus Dur menunjukkan konsistensinya dalam menolak industri ekstraktif yang merusak sumber daya alam dan mengeksklusi rakyat dari ruang hidupnya. Oleh karena itu, Jaringan Gusdurian mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada organisasi keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dan mineral.

“Menolak kebijakan pemerintah untuk memberi izin pada ormas keagamaan karena bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa izin hanya dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui cara lelang,” tulis salah satu poin pernyataan sikap Gusdurian.

Selain bertentangan dengan UU Minerba, Gusdurian berpandangan bahwa industri pertambangan di Indonesia penuh dengan tantangan lingkungan dan etika, termasuk degradasi lahan, penggundulan hutan, dan penggusuran masyarakat lokal. Jaringan Gusdurian sendiri telah mendampingi berbagai kasus semacam ini, seperti di Wadas, Kendeng, Tumpang Pitu, Gorontalo, Pandak Bantul, Banjarnegara, dan Mojokerto.

“Kebijakan ini menimbulkan diskursus tentang peran organisasi kemasyarakatan sebagai penjaga moral etika bangsa, kehidupan bermasyarakat, dan penyelenggaraan negara, termasuk dalam kebijakan industri ekstraktif,” kata Inayah.