Arab Saudi Siap Akui Israel Jika Masalah Palestina Selesai
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengumumkan bahwa Arab Saudi bersedia untuk mengakui Israel, asalkan terdapat kesepakatan komprehensif yang mencakup kenegaraan Palestina. Pernyataan ini disampaikan di World Economic Forum (WEF) di Davos pada Selasa (17/1).
Pangeran Faisal menyatakan, “Kami sepakat perdamaian kawasan termasuk perdamaian bagi Israel, hanya dapat terjadi melalui perdamaian bagi Palestina melalui negara Palestina.” Ketika ditanya apakah Arab Saudi akan mengakui Israel sebagai bagian dari kesepakatan politik yang lebih luas, Pangeran Faisal menjawab dengan tegas, “Tentu saja.”
Pernyataan ini merupakan sinyal ambisius yang dapat mengubah dinamika politik di Timur Tengah. Namun, saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa Israel akan menghentikan serangannya ke Gaza, yang memperumit upaya normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel.
Sebelumnya, Israel telah menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko setelah kesepakatan normalisasi. Arab Saudi, sebagai negara paling berpengaruh di dunia Arab, memiliki potensi besar untuk memengaruhi dinamika politik di kawasan ini.
Pembekuan rencana normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel setelah perang di Gaza tahun lalu menyiratkan bahwa konflik Palestina-Israel masih menjadi penghalang utama. Meskipun demikian, Pangeran Faisal menegaskan komitmen Arab Saudi terhadap perdamaian dan menyatakan bahwa gencatan senjata harus menjadi titik awal menuju perdamaian permanen.
Pertimbangan terhadap normalisasi hubungan ini juga terkait dengan perkembangan selanjutnya di kawasan, termasuk potensi eskalasi konflik di Lebanon, Irak, dan Yaman, serta serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah.
Dengan lebih dari 24 ribu warga Palestina tewas dan 85 persen populasi Gaza mengungsi, situasi humaniter di Gaza semakin darurat. Pangeran Faisal menekankan perlunya keadilan bagi rakyat Palestina sebagai bagian integral dari upaya menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Sumber Foto: The Washington Institute
