DK PBB Tunda Lagi Pemungutan Suara untuk Resolusi Bantuan Gaza
New York – Dewan Keamanan PBB kembali menunda pemungutan suara mengenai resolusi baru PBB tentang bantuan yang sangat dibutuhkan ke Gaza dalam upaya menghindari veto AS.
Amerika Serikat berusaha mengubah referensi teks resolusi tersebut dan menugaskan PBB untuk bertugas memeriksa serta memastikan truk-truk pengiriman bantuan benar-benar membawa barang-barang kemanusiaan.
Duta Besar Lana Nusseibeh dari Uni Emirat Arab, yang mensponsori resolusi yang didukung Arab, mengatakan diskusi tingkat tinggi sedang dilakukan untuk mencoba mencapai kesepakatan mengenai teks yang dapat diadopsi.
“Semua orang ingin melihat resolusi yang berdampak dan dapat diterapkan di lapangan,” katanya setelah 15 anggota dewan mengadakan konsultasi tertutup.
Nusseibeh mengatakan UEA optimis, tetapi jika negosiasi tidak membuahkan hasil pada hari Kamis (21/12/2023), “maka kami akan melakukan penilaian di dewan untuk melanjutkan… pemungutan suara mengenai resolusi tersebut.”
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Duta Besar Ekuador untuk PBB José Javier De La Gasca López-Domínguez.
Rancangan yang dibahas pada Senin pagi menyerukan “penghentian permusuhan yang mendesak dan berkelanjutan,” tetapi pernyataan ini dilemahkan dalam versi baru yang tadinya hendak diputuskan pada hari Rabu (20/12/2023).
Resolusi yang ditentang Israel itu sedianya menyerukan “penghentian segera permusuhan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, dan langkah-langkah mendesak menuju penghentian permusuhan yang berkelanjutan.”
Rancangan tersebut juga menyerukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk segera membentuk mekanisme pemantauan eksklusif PBB terhadap pengiriman bantuan ke Gaza – tanpa melakukan pemeriksaan yang dilakukan Israel saat ini terhadap bantuan yang memasuki jalur tersebut.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby meminta agar resolusi itu juga memasukkan “kecaman atas serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober ke Israel selatan yang memicu perang terbaru dan hak Israel untuk membela diri”.
Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan dalam pengarahan dengan para duta besar pada hari Selasa (19/12/2023) bahwa Israel “siap untuk jeda kemanusiaan lagi dan bantuan kemanusiaan tambahan untuk memungkinkan pembebasan sandera.” (Red – Arab News)
