Gaza Harusnya Milik Palestina
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan bahwa setelah perang Israel-Hamas berakhir, Jalur Gaza dan Tepi Barat seharusnya berada di bawah pemerintahan Otoritas Gaza. Dalam artikel opini di surat kabar the Washington Post pada Jumat (18/11/2023), Biden mengungkapkan keinginan untuk perdamaian dan penyatuan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah satu struktur pemerintahan, akhirnya di bawah kendali Otoritas Palestina. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pengusiran paksa warga Palestina di Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali atau blokade, dan tidak ada pengurangan wilayah.
Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang rencana Biden yang mendorong Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza. Netanyahu berpendapat bahwa bentuk Otoritas Palestina saat ini tidak mampu mengambil tanggung jawab tersebut. Ia bahkan menyatakan bahwa Israel harus mempertahankan “seluruh tanggung jawab militer” di Gaza untuk “masa yang akan datang.”
Otoritas Palestina pada awalnya memerintah Tepi Barat dan Gaza, namun, terusir dari Gaza setelah perang saudara singkat dengan Hamas pada tahun 2007. Biden juga menyampaikan bahwa AS bersiap untuk memberlakukan larangan visa pada “ekstremis” yang menyerang warga sipil di Tepi Barat, menanggapi peningkatan kekerasan oleh pemukim ilegal Yahudi terhadap warga Palestina di wilayah tersebut sejak serangan mendadak Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Biden menekankan perlunya menghentikan kekerasan ekstremis dan menuntut pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan tersebut.
