Kapal yang Melewati Perairan Yaman Kini Harus Berizin: Houthi Terapkan Aturan Ketat untuk Keamanan
Menteri Telekomunikasi Houthi, Misfer Al-Numair, mengumumkan bahwa kapal-kapal yang melewati perairan Yaman harus mendapatkan izin dari Otoritas Urusan Maritim Yaman yang dikuasai oleh Houthi sebelum dapat memasuki wilayah tersebut. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian serangan Houthi terhadap kapal komersial di Laut Merah sejak pertengahan November tahun lalu.
Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Daniel Hagari, sebelumnya menyatakan bahwa serangan-serangan Houthi tersebut dilakukan sebagai bagian dari solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza yang tengah menghadapi serangan Israel. Serangan ini telah memaksa perusahaan pelayaran untuk mengalihkan jalur kapal mereka ke rute yang lebih jauh dan mahal, mengitari Afrika.
Menteri Al-Numair menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan keamanan di perairan Yaman. “Kami siap membantu Angkatan Laut Yaman untuk mengeluarkan izin dan mengidentifikasi kapal-kapal, dan kami mengkonfirmasi ini dilakukan atas pertimbangan keamanan mereka,” ujar Al-Numair.
Perairan yang terkena perintah izin ini mencakup separuh Selat Bab al-Mandab selebar 20 kilometer, sebuah muara sempit di Laut Merah yang merupakan jalur lalu lintas vital bagi 15 persen perdagangan dunia melalui Terusan Suez.
Pada Senin (4/3), HGC Global Communications mengumumkan kerusakan pada setidaknya empat kabel komunikasi bawah laut di Laut Merah. Meskipun tidak menyebutkan penyebabnya, Kementerian Telekomunikasi Houthi mengklaim bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh serangan AS dan Inggris.
Sementara itu, UK Maritime Trade Operations, lembaga pelacak dan pengawas kapal Inggris, melaporkan insiden terbaru sebuah kapal yang rusak akibat dua ledakan di tenggara Aden. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan kapal tersebut melanjutkan perjalanan ke pelabuhan berikutnya.
Situasi ini semakin meruncingkan krisis di Yaman, yang sudah terperosok dalam konflik sejak Houthi menggulingkan pemerintah pada 2014. Intervensi koalisi militer pimpinan Arab Saudi pada 2015 bertujuan untuk memulihkan stabilitas pemerintahan.
Sumber Foto: Reuters
