Ancaman PHK Mengintai Buntut Aksi Boikot Israel

Jakarta – Aksi boikot produk dan perusahaan yang dituduh berafiliasi dengan Israel telah mulai memberikan dampak pada tenaga kerja di Indonesia. Karyawan kontrak sebuah gerai makanan siap saji mengungkapkan bahwa sudah terjadi pengurangan jam kerja sehingga upahnya “kurang dari setengah” dari biasanya. Selain itu, sejumlah karyawan kontrak di gerai makanan cepat saji atau perusahaan produk kebutuhan sehari-hari juga mengeluhkan dampak serupa setelah wacana boikot muncul di media sosial.

Pada pekan lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyerahkan data terkait dampak aksi boikot Israel kepada pemerintah. Apindo mengungkapkan aksi boikot Israel dilaporkan telah menurunkan penjualan beberapa produk kebutuhan sehari-hari di Indonesia hingga 40%, sehingga mengakibatkan meningkatkan risiko pengurangan tenaga kerja dan kerugian bagi perusahaan.

Apindo mengatakan meskipun aksi boikot dilakukan untuk mendukung Palestina, tetapi pada kenyataannya, aksi tersebut akan merugikan lebih banyak pihak, terutama tenaga kerja di Indonesia.

Sekretaris Umum Apindo, Aloysius Budi Santoso, mengatakan bahwa aksi boikot harus diintervensi untuk mengurangi dampaknya pada tenaga kerja. Ia menyarankan pemerintah melakukan kampanye untuk menyatakan tidak adanya daftar produk yang dirilis atas tuduhan terafiliasi dengan Israel. Pada bagian lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, meminta pemerintah untuk melakukan campur tangan. Ia juga menyatakan bahwa produk-produk yang disebut terafiliasi dengan Israel, sebagaimana yang beredar di media sosial, belum tentu benar.

“Karena penurunan penjualan yang berkepanjangan akan berdampak pada penurunan produksi yang menetap, yang ujungnya pada bisa berdampak pada pengurangan pekerja,”(11/12) kata Aloysius Budi, mengutip dari BBC News Indonesia, Senin (11/12).

Sementara itu, pemerintah di Indonesia belum merilis daftar produk yang bisa dibeli atau tidak karena dituduh berafiliasi dengan Israel. Menurut Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, pemerintah tidak memboikot produk mana pun dan menyatakan bahwa masyarakat dapat memiliki pendapat boikot sesuai keinginan mereka.

Saat ini, aksi boikot Israel di Indonesia masih menjadi isu sensitif karena dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun tenaga kerja lokal. Pemerintah membutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasi situasi tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan implikasi dari aksi boikot yang santer dihebohkan di Indonesia.